ANALISIS YURIDIS STATUS HUKUM PENGEMUDI OJEK ONLINE SEBAGAI PEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Abstract

Fokus riset ini adalah menguji kedudukan hukum para pengemudi ojek daring jika ditinjau dari regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Kehadiran platform digital memicu pergeseran model hubungan kerja, terutama di sektor transportasi berbasis aplikasi, yang kemudian melahirkan perdebatan yuridis terkait status pengemudi: apakah mereka berstatus sebagai buruh/pekerja atau sekadar mitra bisnis. Menggunakan metode penelitian hukum normatif lewat pendekatan konseptual dan perundang-undangan, telaah ini menguji bahan hukum primer—termasuk UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja—serta literatur ilmiah sekunder. Temuan riset mengonfirmasi bahwa relasi antara aplikator dan pengemudi secara formal dirancang sebagai bentuk kemitraan, mengingat elemen inti hubungan kerja seperti upah tetap dan instruksi langsung tidak terpenuhi secara absolut. Kendati demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kontrol sepihak dari perusahaan dan ketergantungan ekonomi pengemudi pada platform digital, sehingga polanya menyerupai hubungan ketenagakerjaan formal. Konsekuensinya, posisi hukum pengemudi ojek daring masih berada di wilayah abu-abu (gray area) tanpa kepastian. Oleh sebab itu, intervensi regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik sangat mendesak demi menjamin proteksi hukum yang berkeadilan bagi mereka.