KAPITA SELEKTA KENEGARAAN TERKAIT PROBLEMATIKA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Abstract

Prinsip checks and balances merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, implementasi, peran lembaga negara, serta tantangan dalam penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah memperkuat mekanisme checks and balances melalui pembagian kewenangan yang lebih jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden, DPR, serta Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai konstitusi. Implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi kepentingan politik, keterbatasan kewenangan DPD, potensi konflik kewenangan antar lembaga negara, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Diperlukan penguatan fungsi pengawasan, peningkatan independensi lembaga negara, dan pengembangan budaya hukum yang lebih baik guna mendukung efektivitas penerapan prinsip checks and balances. Mekanisme tersebut dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum.