TANGGUNG JAWAB HUKUM LINTAS PERIODE KEPRESIDENAN DALAM GUGATAN WARGA NEGARA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA TERKAIT BENCANA SUMATERA

Abstract

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 melahirkan beberapa gugatan warga negara, salah satunya terhadap empat presiden dari tiga periode pemerintahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum empat presiden lintas periode dalam gugatan tersebut serta implikasi putusan yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang terhadap akses keadilan lingkungan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi tanggung jawab lintas periode sulit dipertahankan karena petitum gugatan warga negara hanya berupa perintah kebijakan yang secara faktual hanya dapat dilaksanakan pemegang jabatan yang sedang berkuasa, sehingga tanggung jawab lebih tepat dilekatkan pada jabatan dan kelembagaan negara, bukan pada pribadi mantan presiden. Putusan yang menolak kewenangan pengadilan negeri memperlihatkan ketidakpastian kompetensi absolut antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, yang berisiko memindahkan beban waktu dan biaya kepada warga. Diperlukan pengaturan khusus mengenai gugatan warga negara dan penyelarasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dengan praktik peradilan umum.